Maluku Utara: Pemimpin di Panggung Citra: Catatan dari Buku yang Hampir Ditutup Alam”

Oleh: Askun Usman.

Hal-sel, Bacanpost.com – Dalam setiap bab sejarah bangsa, selalu ada satu daerah yang menulis kisahnya dengan tinta alam dan darah perjuangan. Untuk Nusantara, salah satu bab itu berjudul Maluku Utara. Wilayah yang dulu disebut “jantung rempah dunia” kini berubah menjadi lembaran duka ekologis — tempat di mana pohon-pohon tak lagi menyanyikan lagu hujan, dan laut kehilangan nyanyian ikan.

Namun, ironinya: di tengah halaman yang robek itu, para pemimpin masih berdiri di panggung citra — menulis narasi dengan pena retorika, bukan dengan tindakan.

Dalam perspektif teori ekologi-politik, sebagaimana ditulis oleh Rob Nixon dalam Slow Violence and the Environmentalism of the Poor (2011), kehancuran alam kerap berlangsung perlahan dan sunyi — seperti kekerasan tanpa darah yang tidak terpantau kamera. Di Maluku Utara, kekerasan itu berbentuk pengerukan tanah adat, hilangnya hutan sagu, dan lumpur tambang yang menenggelamkan identitas komunitas pesisir. Tapi sayangnya, panggung politik lebih sibuk menyoroti pencitraan pembangunan ketimbang tragedi ekologis yang berjalan tanpa suara.

Kepemimpinan di Malut kini seperti bab dalam buku yang terlalu banyak pengeditan. Naskah-naskah kearifan lokal dihapus dan diganti jargon modernitas. Elit politik tampil di mimbar dengan pakaian adat dan bahasa daerah — namun di balik kamera, mereka menandatangani izin yang merobek tanah leluhur. Seakan-akan, mereka menulis buku tentang cinta tanah air, tapi menggunakan kertas dari hutan yang baru saja mereka tebang.

Kita perlu kembali membaca Maluku Utara sebagai teks ekologis — bukan sekadar wilayah administratif. Dalam kerangka antropologi lingkungan, tanah dan laut bukan sekadar sumber daya, melainkan memori kolektif. Di sanalah “teologi bumi” bekerja: setiap akar pohon adalah doa, setiap ombak adalah ayat, setiap batu adalah saksi. Tapi semua itu kini menjadi arsip luka.

Pemimpin sejati seharusnya bukan aktor di panggung citra, melainkan penulis yang jujur terhadap naskah rakyat dan alamnya. Citra bisa menciptakan sorak, tapi tidak bisa menyembuhkan sungai. Retorika bisa menenangkan publik sesaat, tapi tidak bisa menghidupkan kembali hutan yang telah mati.

Dalam paradigma kepemimpinan ekosentris, seperti dikemukakan oleh Arne Naess, manusia harus memimpin dengan kesadaran bahwa dirinya bukan pusat semesta, melainkan bagian kecil dari jaringan kehidupan. Namun di Maluku Utara, kepemimpinan justru terjebak pada antroposentrisme politik — manusia (terutama elit) menjadi pusat, sementara alam dan rakyat menjadi catatan kaki.

Kini buku Malut berada di bab penentu: apakah kita akan menulis akhir yang tragis atau membuka bab baru tentang penyembuhan?

Harapan itu masih ada — pada generasi muda, aktivis lingkungan, jurnalis lokal, dan masyarakat adat yang terus menulis ulang kisah ini dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata kosong.

Tim Redaksi Bacanpost.