Pulau Kasiruta Butuh Keadilan: Pemerintah Daerah Jangan Terus Absen!
Pulau Kasiruta, bagian tak terpisahkan dari Halmahera Selatan, menjadi simbol nyata dari ketimpangan pembangunan. Di tengah euforia pemerintah daerah merayakan kemajuan infrastruktur dan pelayanan publik, warga Kasiruta justru dibiarkan hidup dalam gelap—secara harfiah dan politis.
Listrik Mati, Jalan Tak Ada: Pemerintah Daerah Gagal Hadir
Warga Kasiruta telah terlalu lama bertahan dalam kondisi keterisolasian. Jalan lingkar yang semestinya menjadi akses vital pergerakan ekonomi rakyat tak kunjung dibangun. Beberapa desa bahkan nyaris terputus dari dunia luar karena tidak memiliki jalur darat yang bisa dilalui.
Sementara itu, listrik—sebuah kebutuhan dasar—masih menjadi kemewahan. Panel surya yang dulu dipasang pemerintah kini rusak dan dibiarkan tanpa perawatan. Warga kembali menggunakan pelita dan genset pribadi demi bertahan. Lalu, apa sebenarnya peran pemerintah daerah selama ini?
Pembangunan Tak Adil: Politik Transaksional yang Menyisihkan
Ketika Bacan dan Gane diguyur proyek infrastruktur karena dianggap strategis secara elektoral, Kasiruta hanya diposisikan sebagai penonton. Ini bukan kebetulan—ini adalah pengabaian yang sistematis dan terstruktur. Pemerintah hadir hanya saat butuh suara, lalu menghilang setelah pemilu usai.
Konstitusi Republik Indonesia dengan jelas menjamin hak atas pembangunan yang adil dan merata. Namun yang terjadi di Kasiruta menunjukkan bahwa keadilan itu belum turun ke bumi, khususnya ke pulau ini.
Kasiruta Kaya Sumber Daya, Tapi Miskin Akses
Kasiruta memiliki potensi luar biasa—pala, cengkeh, kopra, hasil laut, hingga batu bacan. Namun di balik kekayaan itu, masyarakat hidup tanpa akses listrik yang memadai dan infrastruktur yang layak.
UMKM lokal merana, anak-anak sekolah belajar dalam remang cahaya, dan tenaga kesehatan bekerja dengan peralatan seadanya.
Ini bukan karena tidak bisa dibangun. Ini karena tidak mau dibangun.
Pemkab Halmahera Selatan Tak Bisa Terus Diam
Sudah cukup alasan untuk menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah gagal memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya. Kegagalan ini bukan sekadar teknis atau administratif, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Jika jalan dan listrik saja tidak bisa disediakan, maka layak dipertanyakan: untuk siapa sebenarnya pemerintah ini bekerja?
Kasiruta Harus Bersatu: Lawan Ketidakadilan, Tuntut Perubahan
Kasiruta bukan wilayah pinggiran. Kasiruta adalah bagian dari republik ini yang punya hak sama atas pembangunan. Jika ketimpangan ini terus dilanggengkan, rakyat harus bersatu dan bersuara. Jangan lagi biarkan suara kita hanya dihitung saat pemilu, lalu dilupakan lima tahun berikutnya.
Keadilan tidak datang dengan sendirinya. Ia harus diperjuangkan. Sudah saatnya rakyat Kasiruta bersatu, menolak janji kosong, dan menuntut pembangunan nyata.
Oleh: Riswan Wadi Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
